Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mendorong pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan pendekatan ramah lingkungan serta mengedepankan prinsip ekonomi kerakyatan.

Politisi Golkar ini menyoroti lemahnya sistem pengelolaan sampah di sejumlah daerah, terutama di kawasan perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.

Ia menilai masih maraknya kebiasaan membuang sampah di area ilegal sebagai tanda lemahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat.

“Masalah sampah ini bukan hanya tumpukan fisik, tapi menyangkut sistem. Banyak warga yang buang sampah di jalur perlintasan, jauh dari TPA resmi, dan ini menandakan ada yang salah dengan pengelolaan dan pengawasan,” ujar Salehuddin, Senin (12/5/25).

Ia menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu solusi yang disarankan adalah pengembangan bank sampah sebagai gerakan kolektif yang mampu memberi nilai edukatif sekaligus ekonomi.

“Bank sampah itu murah, mendidik, dan punya potensi ekonomi. Bisa menjadi peluang usaha, apalagi untuk kelompok ibu rumah tangga dan pemuda,” jelasnya.

Salehuddin mencontohkan keberhasilan sejumlah inisiatif di Kutai Kartanegara, di mana pemilahan sampah dilakukan sejak dari rumah dan menghasilkan produk daur ulang bernilai jual. Menurutnya, pola ini harus direplikasi di daerah lain dengan dukungan kebijakan yang konsisten.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas instansi, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan, agar isu pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis semata, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan masyarakat.

“Kita tidak harus menunggu teknologi canggih. Mulailah dari yang sederhana, yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujarnya.

Dukungan dari legislatif pun disiapkan. Salehuddin menyatakan DPRD siap mengawal dan menyokong penganggaran jika pemerintah daerah memiliki program pengelolaan sampah yang jelas dan berdampak langsung.

“Selama programnya terukur dan ada koordinasi yang baik, kami pasti dukung. Karena ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga kesehatan dan ekonomi masyarakat,” tegas legislator dari Dapil Kutai Kartanegara ini.

Di akhir, ia mengajak semua pihak untuk memandang sampah bukan sebagai beban, melainkan sebagai potensi ekonomi lokal yang bisa digarap bersama.

“Sampah itu peluang. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa dorong pertumbuhan UMKM, keterlibatan komunitas, dan pastinya lingkungan yang lebih sehat dan tertib,” tutupnya.(ADV/DPRD KALTIM)